Evaluasi tiga tahun implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023
Pengantar
MedArbId merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada 17 Agustus 2015 untuk mendorong praktik mediasi dan arbitrase di Indonesia yang berkualitas tinggi dan selaras dengan standar global melalui penelitian, publikasi, diseminasi, dan pelatihan publik. Kegiatan MedArbId mencakup seluruh rangkaian proses penyelesaian sengketa, termasuk penyusunan kontrak, persiapan proses persidangan, pelaksanaan proses persidangan, serta hal-hal setelah proses persidangan, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. MedArbId juga telah mendukung penyelenggaraan arbitrase dan mediasi ad hoc, menyelenggarakan International Symposium on Arbitration and Mediation (ISAM), serta menjalin hubungan dengan berbagai lembaga, termasuk CIETAC, HKIAC, JIDRC, dan ASA.
Sebagai bagian dari komitmen jangka panjangnya untuk mendukung Pemerintah dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) dalam mengembangkan Indonesia sebagai yurisdiksi yang ramah terhadap mediasi dan arbitrase, MedArbId menyampaikan evaluasi dan rekomendasi ini untuk penyempurnaan PERMA No. 3/2023.
Sekitar Agustus 2022, Tony Budidjaja, Ketua MedArbId, diundang sebagai satu-satunya anggota nonhakim dalam kelompok kerja yang dibentuk oleh Ketua MA untuk menyusun peraturan khusus mengenai arbitrase. Kelompok kerja tersebut diketuai oleh Ketua Kamar Pembinaan MA dan bertujuan mengonsolidasikan peraturan serta pedoman MA sebelumnya sekaligus merumuskan aturan prosedural tambahan, meskipun tidak menggunakan kerangka acuan kerja formal maupun inventarisasi isu. Tony Budidjaja berkontribusi melalui pandangan, analisis, dan rekomendasi, tetapi bukan merupakan penyusun teknis rancangan peraturan tersebut.
Arbitrase merupakan bagian penting dalam penyelesaian sengketa komersial karena mendukung efisiensi dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Penerbitan PERMA oleh MA patut diapresiasi sebagai upaya meningkatkan kemudahan berusaha, pertumbuhan ekonomi nasional, daya tarik investasi asing, serta kepercayaan dunia usaha terhadap sistem hukum Indonesia. Berdasarkan persetujuan para pihak, arbitrase memungkinkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui prosedur yang fleksibel, arbiter yang memiliki keahlian khusus, serta putusan yang final dan mengikat. Oleh karena itu, arbitrase dan pengadilan merupakan mekanisme yang saling melengkapi, di mana majelis arbitrase menjalankan fungsi adjudikasi privat, sedangkan pengadilan memberikan dukungan dan pengawasan dalam batas kewenangannya.
Keterlibatan pengadilan dapat diperlukan sebelum, selama, dan setelah arbitrase, antara lain dalam pengakuan perjanjian arbitrase, proses pembuktian, pelaksanaan tindakan sementara, serta pelaksanaan atau pembatalan putusan arbitrase. Meskipun bertujuan menjamin due process dan keadilan, keterlibatan tersebut harus tetap menghormati prinsip kompetenz-kompetenz serta batas intervensi berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase, tanpa mengambil alih kewenangan majelis arbitrase. Dengan demikian, PERMA berfungsi sebagai jembatan antara arbitrase dan badan peradilan dengan ruang lingkup yang mencakup pengangkatan dan pengajuan keberatan terhadap arbiter, pendaftaran, pengakuan dan pelaksanaan, serta pembatalan putusan arbitrase. Pengaturannya diperlukan untuk mencakup seluruh ketentuan UU Arbitrase yang membutuhkan keterlibatan pengadilan, bukan hanya pelaksanaan dan pembatalan putusan setelah arbitrase selesai.
MedArbId berpandangan bahwa kualitas PERMA harus dinilai berdasarkan implementasinya. Setelah lebih dari tiga tahun, MA perlu mengevaluasi efektivitas dan konsistensi dukungan serta pengawasan pengadilan, kepatuhan terhadap tenggat waktu, keseragaman persyaratan pendaftaran putusan arbitrase domestik dan internasional, penafsiran konsep “ketertiban umum” dan “perdagangan”, penerapan alasan pembatalan, serta durasi pelaksanaan putusan arbitrase. Dalam implementasinya, terdapat enam isu utama yang memerlukan klarifikasi, yaitu: (i) belum adanya pembedaan prosedur pengangkatan arbiter oleh pengadilan dalam arbitrase ad hoc dan kelembagaan; (ii) ketidakjelasan hubungan Pasal 22–25 UU Arbitrase dengan Pasal 4–5 PERMA, khususnya mengenai forum, pemberitahuan, dan hak arbiter untuk memberikan tanggapan atau mengundurkan diri; (iii) belum lengkapnya pengaturan tahapan administratif pengangkatan, penerimaan, pengungkapan independensi dan imparsialitas, serta penggantian arbiter; (iv) terbatasnya Pasal 29 PERMA yang hanya mengatur pelaksanaan sita dan belum mencakup tindakan sementara lainnya berdasarkan Pasal 32 UU Arbitrase; (v) ketidakpastian formalitas pendaftaran, tanda tangan, penggunaan SIP, serta kewenangan lembaga arbitrase dan arbiter perseorangan dalam mendaftarkan putusan; dan (vi) perlunya pedoman yang lebih jelas mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, khususnya terkait ketertiban umum dan batas pemeriksaan dokumen.
Arbiter merupakan elemen sentral dalam system arbitrase. Selain kompetensi khusus yang sesuai dengan sifat sengketa, independensi, netralitas, dan imparsialitas merupakan hal yang esensial. Pengaturan seharusnya tidak hanya berfokus pada lembaga arbitrase, tetapi juga pada arbiter perseorangan. Meskipun UU Arbitrase telah menetapkan aturan dasar mengenai pengangkatan dan pemberhentian arbiter, Indonesia belum memiliki kerangka nasional yang komprehensif untuk menjaga kompetensi dan independensi arbiter. Reputasi suatu lembaga dapat menarik pengguna, tetapi kepercayaan terhadap hasil proses arbitrase pada akhirnya bergantung pada kualitas arbiter yang ditunjuk.
MedArbId mengusulkan kebijakan nasional mengenai kualitas arbiter dan merekomendasikan agar Pemerintah membentuk atau menunjuk suatu badan untuk menetapkan standar profesi bagi arbiter yang berpraktik di Indonesia. Blueprint Kebijakan Arbitrase Nasional di masa mendatang perlu mewajibkan lembaga arbitrase untuk menerapkan kebijakan pengangkatan berdasarkan merit, dengan menilai calon arbiter berdasarkan kompetensi khusus dan pengalaman yang relevan.
Pasal 13 – 15 UU Arbitrase mengatur pengangkatan arbiter oleh pengadilan dalam keadaan tertentu, termasuk ketika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan atau ketika tidak terdapat mekanisme pengangkatan yang telah ditentukan. Pasal 13 ayat (2) secara khusus mengatur arbitrase ad hoc. Apabila para pihak memilih suatu lembaga arbitrase, Pasal 34 mengakui hak mereka untuk tunduk pada peraturan dan prosedur lembaga tersebut. Oleh karena itu, pilihan para pihak atas lembaga arbitrase dan mekanisme pengangkatan internal lembaga tersebut harus dihormati; intervensi pengadilan tidak seharusnya menjadi langkah pertama apabila tersedia proses kelembagaan yang telah disepakati. Dalam arbitrase ad hoc, pengangkatan oleh pengadilan pada prinsipnya harus berfungsi untuk mengisi kekosongan atau menyelesaikan kebuntuan, khususnya dalam pengangkatan arbiter tunggal atau arbiter ketiga/arbiter ketua. Pengangkatan arbiter oleh masing-masing pihak pada umumnya harus tetap menjadi kewenangan pihak tersebut, kecuali ditentukan lain oleh hukum atau keadaan yang ada.
MA didorong untuk secara tegas membedakan arbitrase ad hoc dan arbitrase kelembagaan; menegaskan bahwa permohonan pengangkatan arbiter oleh pengadilan dalam arbitrase kelembagaan hanya dapat diajukan setelah mekanisme pengangkatan lembaga arbitrase yang dipilih telah diupayakan tetapi tidak dapat dijalankan; serta mensyaratkan bukti bahwa prosedur yang disepakati telah ditempuh atau penjelasan mengapa prosedur tersebut tidak tersedia atau tidak dapat dilaksanakan. Pengangkatan arbiter oleh pengadilan harus tetap menjadi mekanisme pendukung dan residual, bukan pengganti mekanisme yang telah disepakati para pihak.
Prosedur Hak Ingkar terhadap Arbiter
Pasal 22 UU Arbitrase mensyaratkan pengajuan keberatan secara formal yang disertai alasan dan bukti autentik yang cukup sehingga menimbulkan keraguan terhadap independensi atau imparsialitas seorang arbiter. Pasal 23–25 membedakan forum dan tahapan proseduralnya. Berdasarkan Pasal 23, keberatan terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada pengadilan tersebut; keberatan terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan; dan keberatan terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase. Pasal 24 mengatur keberatan tertulis dan pemberitahuan kepada pihak lainnya serta arbiter. Apabila pihak lainnya menyetujui keberatan tersebut, arbiter wajib mengundurkan diri dan digantikan. Berdasarkan Pasal 25, apabila keberatan tersebut tidak disetujui dan arbiter tidak mengundurkan diri, persoalan tersebut dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diputus.
Ketika pengadilan merupakan forum yang tepat, arbiter harus diberi pemberitahuan dan kesempatan yang wajar untuk memberikan tanggapan serta menyatakan apakah ia bersedia mengundurkan diri. MA perlu mengklarifikasi hubungan antara Pasal 4 dan Pasal 5 PERMA dengan Pasal 23–25 UU Arbitrase; mensyaratkan adanya alasan tertulis dan pemberitahuan kepada arbiter serta pihak lainnya; memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan tertulis dan mengundurkan diri secara sukarela; serta meminta pengadilan memutus keberatan hanya apabila arbiter tidak mengundurkan diri dan keberatan tersebut tetap belum terselesaikan.
Pengangkatan oleh pengadilan tidak secara otomatis mewajibkan orang yang diangkat untuk menjalankan tugas sebagai arbiter. Pasal 16 UU Arbitrase memberikan hak kepada arbiter yang diangkat untuk menerima atau menolak pengangkatan tersebut dan mewajibkan pemberitahuan tertulis mengenai penerimaan atau penolakan kepada para pihak dalam waktu 14 hari sejak tanggal pengangkatan. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1), setelah menerima pengangkatan, arbiter tidak dapat mengundurkan diri kecuali dengan persetujuan para pihak. Pasal 18 ayat (1) mewajibkan calon arbiter yang diminta oleh suatu pihak untuk mengungkapkan keadaan yang dapat memengaruhi independensi atau menimbulkan keberpihakan; MedArbId berpandangan bahwa pengungkapan potensi benturan kepentingan merupakan standar tata kelola yang tepat dalam setiap proses pengangkatan.
Dalam hal ini diusulkan 4 (empat) tahapan: (i) nominasi atau pengangkatan oleh salah satu pihak, dua orang arbiter, lembaga arbitrase, atau pengadilan berdasarkan peraturan yang berlaku; (ii) pemeriksaan benturan kepentingan dan pengungkapan secara tertulis kepada para pihak, pengadilan, atau lembaga yang relevan; (iii) penerimaan atau penolakan secara tertulis oleh calon arbiter; dan (iv) konfirmasi formal setelah pengangkatan diterima. MA perlu secara tegas mempertahankan hak calon arbiter untuk menerima atau menolak pengangkatan oleh pengadilan, mensyaratkan pernyataan tertulis mengenai independensi dan imparsialitas serta pengungkapan potensi benturan kepentingan sebelum konfirmasi, menyediakan mekanisme penggantian apabila calon arbiter menolak atau tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, serta menyelaraskan tenggat waktu pengangkatan arbiter oleh pengadilan dengan jangka waktu 14 hari berdasarkan Pasal 16.
Pasal 32 UU Arbitrase memberikan kewenangan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk menetapkan tindakan sementara, termasuk sita, penitipan barang kepada pihak ketiga, dan penjualan barang yang mudah rusak, yang dalam pelaksanaannya dapat memerlukan bantuan pengadilan apabila tidak dipatuhi secara sukarela. Pasal 29 PERMA hanya mengatur pelaksanaan perintah sita melalui pendaftaran kepada pengadilan, tanpa mencakup tindakan sementara lainnya. Dukungan pengadilan tersebut harus dilakukan tanpa memeriksa kembali substansi putusan atau mengambil alih kewenangan majelis arbitrase. Oleh karena itu, MedArbId merekomendasikan pengaturan teknis untuk setiap jenis tindakan sementara, termasuk prosedur permohonan, dokumen pendukung, kewenangan dan mekanisme pengawasan pengadilan, serta koordinasi antara arbiter, lembaga arbitrase, dan pengadilan, khususnya apabila tempat kedudukan arbitrase, tempat pemeriksaan, dan lokasi aset berbeda. Kecepatan pelaksanaan diperlukan untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan menjaga efektivitas putusan akhir.
Sebelum PERMA diterbitkan, terdapat ketidakpastian mengenai persyaratan dan tenggat waktu pendaftaran putusan arbitrase. Pasal 6 PERMA menetapkan bahwa naskah asli atau salinan autentik putusan arbitrase domestik dan arbitrase syariah domestik wajib didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera paling lambat 30 hari sejak putusan dijatuhkan. Pendaftaran dituangkan dalam catatan pada bagian akhir putusan yang ditandatangani oleh panitera dan arbiter atau kuasanya sebagai akta pendaftaran, serta dapat dilakukan melalui SIP dengan penyelesaian paling lambat tiga hari. Untuk arbitrase kelembagaan, pengurus lembaga atau perwakilannya juga dapat melakukan pendaftaran. Bukti pemberitahuan putusan kepada para pihak wajib dilampirkan, sedangkan lewatnya tenggat 30 hari mengakibatkan putusan tidak dapat didaftarkan.
MedArbId mengidentifikasi tiga isu utama, yaitu akta pendaftaran harus berupa catatan pada bagian akhir atau tepi putusan, bukan sekadar sertifikat atau tanda terima terpisah; catatan tersebut wajib ditandatangani oleh panitera dan arbiter atau kuasanya; serta penggunaan SIP tidak menghapus kedua persyaratan tersebut. Mengingat Pasal 6 ayat (2) PERMA tidak secara tegas mensyaratkan tanda tangan basah, SIP harus mampu memverifikasi identitas dan kewenangan, merekam tanda tangan elektronik yang sah, mencatat waktu dan autentikasi, serta menjamin integritas dokumen dan keterkaitannya dengan putusan. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, pendaftaran fisik harus tetap tersedia. Oleh karena itu, MedArbId merekomendasikan agar MA menegaskan kedudukan catatan sebagai akta pendaftaran, menyediakan formulir standar dengan tanda tangan kedua pihak yang diwajibkan, memperjelas standar teknis SIP, serta menerbitkan pedoman mengenai biaya, surat kuasa khusus, dokumen pendukung, identitas para pihak dan arbiter, serta peran lembaga arbitrase.
UU Arbitrase dan PERMA tidak menetapkan tenggat waktu 30 hari untuk pendaftaran putusan arbitrase internasional, sehingga MA perlu menegaskan bahwa batas waktu tersebut hanya berlaku bagi putusan arbitrase domestik, tanpa mengesampingkan daluwarsa klaim yang mendasarinya. Berdasarkan Pasal 66 UU Arbitrase, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional mensyaratkan adanya hubungan perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia, perkara dalam ruang lingkup perdagangan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, serta perolehan eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau MA apabila Republik Indonesia menjadi pihak dalam sengketa. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PERMA mengatur persyaratan dokumen sebagaimana Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase, tetapi penggunaan istilah “Pemohon” berpotensi menimbulkan ketidakjelasan. MedArbId menegaskan bahwa persyaratan resiprositas harus didasarkan pada negara tempat kedudukan arbitrase (seat), bukan kewarganegaraan para pihak, arbiter, atau lokasi lembaga arbitrase. Terkait pendaftaran, Pasal 7 ayat (6) PERMA memungkinkan pengurus lembaga arbitrase mendaftarkan putusan, tetapi tidak boleh ditafsirkan meniadakan kewenangan arbiter perseorangan. Oleh karena itu, MedArbId merekomendasikan agar MA memperjelas bahwa pendaftaran putusan arbitrase kelembagaan dapat dilakukan oleh pengurus atau perwakilannya dengan persetujuan seluruh arbiter, sedangkan putusan arbitrase ad hoc didaftarkan oleh seluruh arbiter perseorangan, sekaligus mempertegas bahwa penilaian resiprositas mengacu pada negara tempat kedudukan arbitrase.
Pasal 7 ayat (4) PERMA mewajibkan pendaftaran putusan arbitrase internasional paling lambat 14 hari sejak permohonan lengkap diterima, tetapi belum mengatur penanganan permohonan yang tidak lengkap. MedArbId merekomendasikan akta pendaftaran tersendiri setelah persyaratan terpenuhi, bukan catatan pada bagian akhir putusan sebagaimana pendaftaran putusan domestik. Selanjutnya, Pasal 16–19 PERMA mengatur pemeriksaan permohonan eksekuatur dalam waktu 14 hari setelah pendaftaran, dengan alasan penolakan berdasarkan Pasal 66 UU Arbitrase, termasuk putusan di luar ruang lingkup perdagangan atau bertentangan dengan ketertiban umum, serta membatasi pemeriksaan pada dokumen permohonan dan putusan arbitrase.
Dalam hal ini, eksekuatur merupakan pengakuan dan pemberian kewenangan oleh pengadilan agar putusan dapat dilaksanakan, yang harus dibedakan dari perintah pelaksanaan atau eksekusi. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi No. 131/PUU-XXII/2024, pemeriksaan eksekuatur tidak wajib dilakukan secara inter partes dengan memanggil termohon. Namun, MedArbId menekankan pentingnya pemeriksaan dokumen yang cermat dan terstruktur tanpa memeriksa ulang pokok perkara, dengan tetap memberikan kesempatan yang wajar kepada termohon untuk menyampaikan keberatan tertulis terbatas pada persyaratan Pasal 66 UU Arbitrase. Oleh karena itu, MA perlu memperjelas bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan dokumen dan penyampaian tertulis, tanpa menilai kembali substansi putusan, serta memperbolehkan sidang lisan atas diskresi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat apabila diperlukan, tanpa menjadikannya kewajiban dalam setiap perkara.
Pendekatan yang ramah terhadap arbitrase harus tetap menjamin keadilan dan kredibilitas bagi seluruh pihak, mengingat UU Arbitrase dinilai berpotensi terlalu protektif terhadap permohonan pembatalan putusan ketika praktik arbitrase domestik belum matang. MedArbId menekankan perbedaan antara pengakuan (recognition) sebagai konfirmasi keabsahan dan akibat hukum putusan, dengan pelaksanaan (enforcement) sebagai tindakan untuk merealisasikan putusan, yang tidak selalu memerlukan tindakan eksekusi secara paksa. Namun, UU Arbitrase belum menyediakan mekanisme tersendiri untuk memperoleh pengakuan tanpa pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme prosedural yang memungkinkan pengakuan dimohonkan secara mandiri, disertai kejelasan mengenai pemberitahuan kepada termohon dan kesempatan mengajukan keberatan tertulis secara proporsional. Selain itu, apabila permohonan pembatalan putusan diajukan di yurisdiksi yang berwenang, pengadilan perlu diberikan kewenangan untuk menangguhkan keputusan eksekuatur hingga permohonan pembatalan tersebut diputus secara final.
Pasal 21 PERMA menetapkan bahwa tidak tersedia upaya hukum terhadap putusan yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, sedangkan putusan yang menolak eksekuatur dan pelaksanaan hanya dapat diajukan kasasi, sejalan dengan Pasal 68 UU Arbitrase. MedArbId meminta MA untuk mengklarifikasi bahwa tidak ada upaya hukum—termasuk keberatan atau perlawanan—yang dapat diajukan terhadap pendaftaran, eksekuatur, atau perintah pelaksanaan dari pengadilan. Dalam praktiknya, para pihak yang tidak puas tidak hanya berupaya membatalkan putusan arbitrase, tetapi juga menolak pelaksanaannya dengan mendasarkan pada Pasal 62 atau Pasal 66 UU Arbitrase.
UU Arbitrase tidak mendefinisikan “ketertiban umum” secara tegas, meskipun Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 66 huruf (c) menjadikannya sebagai syarat pelaksanaan putusan arbitrase. Definisi dalam PERMA No. 3/2023 lebih luas dibandingkan PERMA No. 1/1990. Oleh karena itu, MedArbId merekomendasikan penambahan frasa “bertentangan secara nyata” untuk menetapkan ambang batas penolakan yang tinggi, atau mengarahkan hakim menerapkan pendekatan objektif dan pro-pelaksanaan putusan. Pelanggaran terhadap ketentuan yang bersifat memaksa tidak serta-merta merupakan pelanggaran ketertiban umum, melainkan harus dinilai berdasarkan sifat pelanggaran, prinsip fundamental yang terdampak, dan konteks hukumnya, sehingga pengecualian ketertiban umum tidak digunakan secara subjektif atau sewenang-wenang.
Definisi “Putusan Arbitrase Nasional”
Dengan penafsiran a contrario, putusan arbitrase nasional merupakan putusan yang tidak dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional berdasarkan hukum Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XXII/2024 menghapus kata “dianggap” dalam Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase untuk mengatasi ketidakpastian klasifikasi, tanpa menutup penggunaan kriteria nonteritorial yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. MedArbId juga menekankan perbedaan antara international arbitration sebagai karakter proses arbitrase dan international arbitral award sebagai status putusan yang menentukan rezim pengakuan dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan kriteria objektif berdasarkan hukum negara tempat kedudukan arbitrase (seat), sementara UU Arbitrase dan PERMA belum memberikan pedoman yang jelas, khususnya apabila seat berada di Indonesia.
PERMA dan UU Arbitrase membedakan putusan arbitrase domestik dan internasional, tetapi tidak mendefinisikan putusan arbitrase domestik yang berdasarkan penafsiran a contrario merupakan putusan yang tidak dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XXII/2024, kata “dianggap” dalam Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase dihapus untuk mengatasi ketidakpastian klasifikasi, dengan tetap memungkinkan penggunaan kriteria nonteritorial berdasarkan peraturan perundang-undangan. MedArbId juga menegaskan perbedaan antara international arbitration sebagai karakter proses arbitrase dan international arbitral award sebagai status putusan yang menentukan rezim pengakuan dan pelaksanaannya.
Oleh karena itu, MedArbId merekomendasikan agar klasifikasi putusan didasarkan pada kriteria yang jelas berdasarkan hukum tempat kedudukan arbitrase (seat), termasuk dengan memperkenalkan kembali istilah “putusan arbitrase asing” untuk memperjelas makna putusan arbitrase internasional, tanpa menjadikan kewarganegaraan para pihak atau lokasi lembaga arbitrase sebagai satu-satunya faktor penentu.
Analisis dan rekomendasi MedArbId bertujuan memastikan keterlibatan pengadilan dalam arbitrase berjalan secara tepat, terukur, dan konsisten dengan UU Arbitrase serta praktik arbitrase internasional, tanpa memperluas intervensi terhadap substansi sengketa atau menambah hambatan administratif. Untuk itu, MA didorong menerbitkan pedoman teknis, menyusun formulir standar, memetakan praktik pengadilan negeri, membentuk forum konsultasi teknis dengan pemangku kepentingan arbitrase, serta melakukan evaluasi berkala dengan tetap menjaga independensi badan peradilan dan lembaga arbitrase. Keberhasilan PERMA juga memerlukan pelatihan dan pemantauan berkala agar hakim memahami serta menerapkan prosedur secara konsisten. MedArbId turut menekankan perlunya sistem pengawasan yudisial khusus yang didukung oleh integritas, independensi, efisiensi, dan kepatuhan lembaga arbitrase serta arbiter terhadap hukum, disertai kompetensi hakim dalam menjalankan fungsi pengawasan arbitrase.